Foto/Seskab  

nusakini.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengawali kunjungan kerjanya di Jawa Tengah, dengan menyerahkan 2.500 sertifikat hak atas tanah kepada warga Jawa Tengah, di Alun-alun Kabupaten Cilacap, Kamis (15/6/2017).

Menurut Presiden, dari seluruh bidang tanah di Jawa Tengah baru separuhnya atau sekitar 49% yang sudah memiliki sertifikat.

Untuk itu, setiap tahun akan dikeluarkan 500 ribu sertifikat agar semua bidang tanah memiliki sertifikat. Kalau seluruh Indonesia, menurut Presiden, tahun ini akan dikeluarkan 5 juta, tahun depan 7 juta, tahun depannya lagi 9 juta. 

Pemerintah sengaja ngebut menyelesaikan sertifikat hak atas tanak, karena menurut Presiden, banyak sengketa-sengketa yang terjadi di lapangan gara-gara tidak pegang yang namanya sertifikat.

“Sertifikat ini adalah tanda bukti hak. Karena Bapak, Ibu, dan Saudara sudah pegang sertifikat, orang lain mau bilang ini punya saya, ini punya saya, tidak bisa. Buktinya ada, bukti hukumnya ada. Ini penting sekali,” tutur Presiden.

• Intelektualisasi Politik Atau Politisasi Intelektual, Mempertanyakan Integritas Pemburu Gelar Doktor
• Resmikan Produksi Smelter PT Freeport Indonesia, Presiden Jokowi: Dorong Hilirisasi dan Penerimaan Negara
• Presiden Jokowi Terima Agricola Medal, FAO: Transformasi Pertanian Indonesia Berkembang Pesat
• Syahri Bulan Pegang Rinci Asli Tanah Lakang Panakukang, Makassar
• Kisruh Pemilikan Lahan di Jln Al Markaz 2, Risky Alif Tegas Akan Perjuangkan Haknya

Meskipun sudah 72 tahun kita merdeka, menurut Presiden, dari total bidang tanah di seluruh Indonesia sebanyak 126 juta, yang pegang sertifikat baru 46 juta. “Memang masih banyak sekali, dari Sabang sampai Merauke yang harus kita selesaikan,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Presiden, sekarang yang namanya Kanwil BPN (Badan Pertanahan Nasional), Kantor BPN semuanya kerja keras untu menyelesaikan target yang sudah ia berikan. “Kerja semuanya dengan target. Karena ini ditunggu rakyat. Semuanya nunggu,” tegasnya.

Presiden Jokowi menegaskan, dirinya  sudah tidak mau lagi mendengar urus sertifikat sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tidak rampung-rampung. “Harus cepat ngurus sertifikat. Sekarang saya melihat seluruh Kantor BPN kerja mati-matian agara target yang sudah kita berikan itu nanti bisa terlaksana dengan baik,” kata Presiden.

Kepada warga yang sudah memegang sertifikat hak atas tanah, Presiden Jokowi berpsan, kalau sertifikat ini mau disekolahkan, hati-hati. Yang pertama ia minta agar sertifikat itu diberi plastik, sehingga kalau gentingnya bocor, sertifikatnya biar tidak rusak. Yang kedua, difotokopi, disimpan di lain tempat, agar kalau ini hilang itu ada bukti fotokopinya.

Kemudian, lanjut Presiden, kalau sertifikat ini mau disekolahkan, kembali lagi, untuk agunan, untuk jaminan di bank, tolong dihitung betul. “Saya titip, dihitung betul apakah bisa ngangsur, apakah bisa mencicil bunga maupun pokoknya. Kalau kira-kira tidak masuk, jangan memaksakan diri untuk mengambil pinjaman dari bank. Jangan sampai sudah dapat sertifikat, dipakai untuk agunan, kemudian justru hilang disita oleh bank. Hati-hati,” tutur Kepala Negara.

Untuk itu, Kepala Negara berpesan agar dikalkulasi dulu usahanya apa, dihitung dulu untungnya berapa, bisa mencicil, mengangsur setiap bulan bisa ndak. Kalau bisa, silakan. Menurut Kepala Negara, dipakai untuk agunan di bank itu juga sangat baik, tetapi sekali lagi dihitung, dikalkulasi.

Kalau sudah pinjam bank, Presiden berpesan, misalnya dapat 200 juta, jangan sampai ada yang dibelikan mobil atau barang-barang yang tidak produktif. “Pakai semuanya untuk modal kerja, pakai semuanya untuk modal investasi,” tuturnya. (p/mr)